PHRI: Kebijakan PPN 12 persen perlu perhatikan kesejahteraan pekerja

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan kebijakan penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesejahteraan pekerja di sektor pariwisata, terutama bagi mereka yang bergantung pada industri ini untuk mencari nafkah. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai bahwa kebijakan PPN 12 persen ini perlu diperhatikan lebih lanjut agar tidak memberatkan pekerja di sektor pariwisata.

PHRI menekankan pentingnya melindungi kesejahteraan pekerja di sektor pariwisata, yang telah sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Banyak pekerja di sektor ini telah kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji akibat penurunan aktivitas pariwisata.

Dengan adanya penyesuaian PPN sebesar 12 persen, PHRI meminta pemerintah untuk memberikan insentif atau bantuan kepada pelaku usaha di sektor pariwisata agar mereka dapat tetap bertahan dan mempertahankan lapangan kerja. Selain itu, PHRI juga menyarankan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan memberikan subsidi atau bantuan langsung kepada mereka yang terdampak.

Selain itu, PHRI juga mengajak seluruh pihak terkait, termasuk pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata, untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan ini. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan sektor pariwisata dapat pulih dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Dengan demikian, kebijakan PPN 12 persen perlu diperhatikan lebih lanjut agar tidak memberatkan kesejahteraan pekerja di sektor pariwisata. PHRI sebagai organisasi yang mewakili pelaku usaha di sektor pariwisata siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pihak terkait dalam mencari solusi yang terbaik untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan memulihkan sektor pariwisata di Indonesia.